Perbedaan UU no 4 2009 dengan UU no 11 tahun 1967

Tabel di bawah ini merupakan perbedaan UU no 4 2009 dengan uu no 11 tahun 1967 dan PP no 32 tahun 1969

 

Perbedaan

UU no 4 tahun 2009

UU no 11 tahun 1967

PP no 32 tahun 1969

Pembagian bahan galian

Bahan galian dibagi menjadi mineral dan batubara

Bahan galian sudah dibagi menjadi beberapa jenis, namun belum dikelompokkan menjadi mineral dan batubara

Belum dibagi menjadi mineral dan batubara

Penamaan Izin Usaha Pertambangan

Izin pertambangan dinamakan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Izin pertambangan dinamakan kuasa pertambangan

Izin pertambangan dinamakan kuasa pertambangan

 

Pembagian Wilayah Administrasi Pertambangan

Wilayah administrasi pertambangan dibagi menjadi wilayah kabupaten/kota, lintas wilayah kabupaten/kota (wilayah administrasi provinsi), dan lintas wilayah provinsi (wilayah administrasi Negara/Pusat)

Belum ada pembagian wilayah administrasi penambangan

 

Belum ada pembagian wilayah administrasi penambangan

 

Kewenangan pemberian Izin Usaha Pertambangan

Izin Usaha Pertambangan dapat diberikan oleh pemerintah berdasarkan wilayah administrasi keterdapatan situs penambangan

Kuasa pertambangan hanya bisa diberikan oleh menteri (terpusat)

 

Kuasa pertambangan hanya bisa diberikan oleh menteri (terpusat)

 

Pembagian Izin Usaha Pertambangan

Terdapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) dengan WIUP sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dengan WIUPK sebagai Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk mengolah bahan galian pada Wilayah Pencadangan Negara (WPN), dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk mengolah bahan galian pada Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR)

Belum terdapat penjelasan pada UU ini, karena penjelasannya terdapat pada PP no 32 tahun 1969

Kuasa pertambangan dibagi menjadi tiga yakni Surat Keputusan Penugasan Pertambangan (untuk Instansi Pemerintah), Surat Keputusan Izin Pertambangan Rakyat, dan Surat Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan (untuk perusahaan negara, daerah, atau perseorangan) dan belum terdapat penamaan bagi wilayah pertambangan yang telah mendapatkan kuasa pertambangan di atas

Penggolongan bahan galian

Bahan galian dibagi menjadi bahan galian mineral (mineral logam, mineral bukan logam, mineral radioaktif, dan batuan) dan batubara

Bahan galian dibagi menjadi bahan galian strategis, vital, dan golongan bahan galian yang tidak termasuk keduanya

 

Bahan galian dibagi menjadi bahan galian strategis, vital, dan golongan bahan galian yang tidak termasuk keduanya

 

Pembagian jangka waktu dan luas wilayah pertambangan

 

Terdapat pada pasal 42 mengenai jangka waktu pertambangan mineral dan batubara untuk IUP Eksplorasi dan pasal 47 untuk jangka waktu IUP Operasi Produksi, sedangkan untuk WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) nya dijelaskan pada pasal 52, 53, 55, 56, 58, dan 59. Untuk Batubara, WIUP dijelaskan pada pasal 61 dan 62.

Belum terdapatnya pembagian waktu / lama masa pertambangan yang spesifik. Pembagiannya hanya terdapat pada Peraturan Pemerintah

 

Meskipun telah terdapat pembagian wilayah kuasa pertambangan yang jelas, namun belum terdapat pembagian spesifik antara pembagian wilayah pertambangan batubara dan mineral

Hak atas tanah pada wilayah pertambangan

Pemegang IUP atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 dan Pasal 136 yang telah melaksanakan penyelesaian

terhadap bidang-bidang tanah dapat diberikan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dijelaskan di sini bahwasannya kuasa pertambangan tidak mencakup hak milik atas tanah yang menjadi wilayah pertambangan

Dijelaskan di sini bahwasannya kuasa pertambangan tidak mencakup hak milik atas tanah yang menjadi wilayah pertambangan

Pengelola pertambangan

Badan Usaha, Koperasi, dan Perseorangan

Perusahaan atau organisasi pengelola pertambangan dibagi menjadi delapan organisasi

Perusahaan atau organisasi pengelola pertambangan dibagi menjadi delapan organisasi

IUP atau KP yang harus diusahakan sebelum memulai kegiatan penambangan

Untuk setiap kegiatan pertambangan, IUP yang harus didapatkan untuk melakukan proses penambangan hanya dua, yakni IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi, namun bagi pemegang IUP Eksplorasi yang ingin menjual mineral atau batubara wajib mengajukan izin sementara untuk melakukan pengangkutan dan penjualan

Belum terdapat penjelasan pada UU ini, karena penjelasannya terdapat pada PP no 32 tahun 1969

Untuk setiap kegiatan pertambangan harus dimintakan izinnya satu per satu dengan memprioritaskan pemilik kuasa pertambangan yang pertama

Proses pengajuan KP ataupun IUP

 

Dalam pengajuan kuasa pertambangan, peminta harus berdomisili kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan pada Daerah Tingkat I terlebih dahulu

 

Dalam pengajuan kuasa pertambangan, peminta harus berdomisili kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan pada Daerah Tingkat I terlebih dahulu

 

Mengenai Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

Bupati / walikota memberikan IPR terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi, dan dapat dilimpahkan kepada camat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk luas wilayahnya sudah dibagi pada pasal 68 ayat (1)

Belum terdapat penjelasan pada UU ini, karena penjelasannya terdapat pada PP no 32 tahun 1969

Izin Pertambangan Rakyat diajukan kepada Gubernur yang bersangkutan.

 

Sistem pemberian kuasa pertambangan atau izin usaha pertambangan

diberikan kepada badan usaha, koperasi, atau perseorangan atas hasil pelelangan WIUP mineral logam atau batubara yang telah mempunyai data hasil kajian studi kelayakan

Belum terdapat penjelasan pada UU ini, karena penjelasannya terdapat pada PP no 32 tahun 1969

Sistem pemberian kuasa pertambangan adalah dengan diberikan kepada perusahaan atau badan usaha/koperasi yang terlebih dahulu mengajukan kuasa pertambangan, bukan melalui lelang

CSR (Corporate Social Responsibility) atau pemberdayaan masyarakat sekitar pertambangan

CSR telah mendapatkan prioritas tersendiri pada UU ini, dengan adanya juga tambahan mengenai perlindungan terhadap masyarakat yang terkena dampak negative langsung dari kegiatan pertambangan tersebut

CSR atau pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan baru didasarkan pada kerugian yang diakibatkan suatu perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar

CSR atau pemberdayaan masyarakat sekitar wilayah pertambangan baru didasarkan pada kerugian yang diakibatkan suatu perusahaan pertambangan terhadap masyarakat sekitar

 



PDF | DOC | DOCX

Komentar:

 

belum ada komentar...
 


Kirim Komentar Anda:
Nama Anda (wajib diisi)
 
E-Mail (tidak dipublikasikan)
 
Website, Blog, Facebook, dll
 
(wajib diisi)
 

<-- isi kode di atas (wajib diisi)
 
 
grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion