setio

Welcome

Komunitas Blogger Universitas Sriwijaya

Perencanaan Kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Kategori: makalah
Diposting oleh setio pada Senin, 28 Mei 2012
[591 Dibaca] [0 Komentar]Post to TwitterPost to Facebook

Perencanaan Kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Oleh

Alex Sander

Setiogohadi

 

I. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Perencanaan atau yang sudah akrab dengan istilah planning adalah satu dari fungsi manajemen yang sangat penting di dalam lingkungan kehidupan kita sehari-hari khususnya di sekolah. Bahkan kegiatan perencanaan ini selalu melekat pada kegiatan hidup kita sehari-hari, baik disadari maupun tidak. Sebuah rencana akan sangat mempengaruhi sukses dan tidaknya suatu pekerjaan. Karena itu, pekerjaan yang baik adalah yang direncanakan dan sebaiknya kita melakukan pekerjaan sesuai dengan yang telah direncanakan. Khususnya di sekolah, perencanaan kegiatan belajar dan pembelajaran yang baik selalu dimulai dengan perencanaan kurikulum yang baik.  Seperti yang diungkapkan oleh Sudrajat (2008), perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun kurikulum ketika pekerja kurikulum membuat keputusan dan mengambil tindakan untuk menghasilkan perencanaan belajar dan pembelajaran yang akan digunakan oleh guru dan peserta didik. Hal ini dimaksudkan bahwa perencanaan dalam menentukan kebijakan dalam kurikulum merupakan langkah awal yang perlu dirancang dengan baik sehingga hasilnya baik pula. Perencanaan yang baik secara dominan akan menentukan keberhasilan dalam proses dan hasil belajar dan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan peserta didik.

Karena lingkungan lembaga pendidikan selalu berubah seiring dengan perkembangan zaman, maka diperlukan komunikasi dalam hal sistem perencanaan pendidikan yang berhubungan dengan pengambilan keputusan, penyusunan perencanaan, pengawasan, evaluasi, serta perumusan kebijakan yang sangat memerlukan komunikasi sebagai bahan pendukung pada perencanaan pendidikan. Dalam perencanaan pendidikan memerlukan beberapa konsep mengenai perubahan lingkungan pendidikan, kebutuhan organisasi pendidikan akan perencanaan akibat perubahan lingkungan, ciri-ciri sistem yang akan dipakai dalam perencanaan, dan beberapa teori perencanaan. Hudson menunjukkan 5 teori perencanaan yaitu radikal, advocacy, transactive, synoptik, dan incremental yang dikatakan sebagai taksonomi.

Berdasarkan pemikiran di atas,  maka dalam makalah ini akan dibahas konsep perencanaan kurikulum di sekolah, tinjauan perencanaan kurikulum sekolah yang telah dikembangkan di Indonesia, dan bagaimana sebenarnya implementasi yang terjadi di lapangan.

 

1.2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam makalah ini adalah sebagai berikut:

1.      Apa definisi perencanaan kurikulum?

2.      Bagaimana konsep perencanaan kurikulum?

3.      Bagaimana sejarah perkembangan program kurikulum nasional?

4.      Bagaimana implementasi perencanaan kurikulum pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)?

 

1.3. Tujuan

Penulisan makalah ini bertujuan untuk

1.      Mengetahui dan memahami definisi perencanaan kurikulum;

2.      Mengetahui dan memahami konsep perencanaan kurikulum;

3.      Mengetahui dan memahami sejarah perkembangan program kurikulum nasional;

4.      Mengetahui dan memahami implementasi perencanaan kurikulum pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).

 

 

 

1.4. Manfaat

Penulisan makalah ini diharapkan memberikan manfaat untuk didiskusikan dan memberikan pencerahan bagaimana sebenarnya konsep perencanaan kurikulum dalam implementasinya pada semua jenjang pendidikan. Bagi desainer instruksional dan pendidik, konsep ini dapat menjadi inspirasi dalam mengembangkan kurikulum pendidikan yang lebih baik.

 

II. Pembahasan

2.1. Definisi Perencanaan Kurikulum

Coutts (1999) mendefinisikan perencanaan kurikulum sebagai Ide-ide dan nilai-nilai dari berbagai kelompok masyarakat yang dapat mencakup tujuan sosial mereka, ide-ide tentang keseragaman dan keragaman budaya, tekanan sosial, ide-ide tentang perubahan sosial, rencana mereka untuk masa depan, dan konsep mereka tentang budaya khususnya dikaitkan dengan lingkungan pendidikan. Hal ini dimaksudkan bahwa faktor internal dan eksternal menjadi pertimbangan dalam menyusun rencana kurikulum di lingkungan pendidikan khusunya di sekolah.

Doll (1996) mengungkapkan bahwa perencanaan kurikulum melibatkan serangkaian metode organisasi pendidikan yang difokuskan pada pencapaian pemahaman siswa yang optimal. Pemahaman ini biasanya ditunjukkan berdasarkan apa yang siswa telah pelajari dan bagaimana mereka dapat menerapkan pengetahuan itu.Pendidik mungkin merancang kurikulum mereka sekitar rencana pelajaran harian, unit tertentu dalam suatu kelas, atau program pendidikan keseluruhan. Selama fase perencanaan kurikulum, pendidik biasanya mempertimbangkan faktor-faktor pertimbangan eksternal yang mungkin mendukung atau menghambati kurikulum pelajaran mereka. Isu-isu dan tren dalam masyarakat mungkin memerlukan penyesuaian topik pelajaran tertentu. Ada juga mungkin persyaratan kelembagaan tertentu yang instruktur bisa perlu untuk mengimplementasikan ke dalam kurikulum mereka.

            Pengambil kebijakan pendidikan, perancang pendidikan, dan Pendidik biasanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perencanaan kurikulum mereka memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Siswa biasanya memiliki metode yang berbeda dari pemahaman informasi. Perencanaan kurikulum dapat dilakukan sedemikian rupa untuk mengakomodasi banyak gaya belajar yang berbeda. Tergantung pada subjek yang diajarkan, rencana pelajaran dapat menerapkan ide-ide seperti ceramah, eksperimen, kunjungan lapangan, dan makalah penelitian.

 

2.2. Konsep Perencanaan Kurikulum

Hasan (1988) dalam Sudrajat (2008) mengemukakan bahwa konsep kurikulum dapat ditinjau dalam empat dimensi, yaitu:

1.      kurikulum sebagai suatu ide; yang dihasilkan melalui teori-teori dan penelitian, khususnya dalam bidang kurikulum dan pendidikan.

2.      kurikulum sebagai suatu rencana tertulis, sebagai perwujudan dari kurikulum sebagai suatu ide; yang didalamnya memuat tentang tujuan, bahan, kegiatan, alat-alat, dan waktu.

3.      kurikulum sebagai suatu kegiatan, yang merupakan pelaksanaan dari kurikulum sebagai suatu rencana tertulis; dalam bentuk praktek pembelajaran.

4.      kurikulum sebagai suatu hasil yang merupakan konsekwensi dari kurikulum sebagai suatu kegiatan, dalam bentuk ketercapaian tujuan kurikulum yakni tercapainya perubahan perilaku atau kemampuan tertentu dari para peserta didik.

Sementara itu, Purwadi (2003) dalam Sudrajat (2008) memilah pengertian kurikulum menjadi enam bagian : (1) kurikulum sebagai ide; (2) kurikulum formal berupa dokumen yang dijadikan sebagai pedoman dan panduan dalam melaksanakan kurikulum; (3) kurikulum menurut persepsi pengajar; (4) kurikulum operasional yang dilaksanakan atau dioprasional kan oleh pengajar di kelas; (5) kurikulum experience yakni kurikulum yang dialami oleh peserta didik; dan (6) kurikulum yang diperoleh dari penerapan kurikulum.  Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional sebagaimana dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa: “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”.

Doll (1996: 293-296) mengungkapkan sebelas prinsip-prinsip pengambilan keputusan dan proses yang berkaitan dengan perencanaan kurikulum pendidikan. Prinsip-prinsip ini membentuk kriteria dari kualitas proses pengembangan dan perencanaan kurikulum. Keputusan perencanaan diambil berdasarkan pertimbangan :

1. untuk tujuan pendidikan yang valid;

2. berdasarkan bukti terbaik yang tersedia;

3. dalam konteks luas bertujuan kepada pendidikan;

4. dalam konteks keputusan sebelumnya dibuat dan kebutuhan untuk pengambilan keputusan tambahan harus memperhatikan keseimbangan dan pertimbangan lain pada kepentingan kurikulum;

5. berdasarkan kepada kebutuhan peserta didik, sifat proses belajar, tuntutan masyarakat pada umumnya, kebutuhan masyarakat setempat, dan sifat dan struktur materi pelajaran yang harus dipelajari;

6. kerjasama dengan orang-orang yang secara sah terlibat dalam keputusan tersebut;

7. dengan mempertimbangkan fakta-fakta perkembangan pengetahuan dan kebutuhan untuk rasa kesatuan dalam keanekaragaman kita;

8. dengan mempertimbangkan banyak perbedaan di antara siswa;

9. dengan pandangan yang realistis tentang masalah organisasi atau teknik tertentu yang dapat mempengaruhi kualitas keputusan itu sendiri;

10. dengan beberapa pemikiran tentang cara-cara di mana mereka dapat disampaikan dan diberikan;

11. hanya berdasarkan pada pengalaman referensi materi pelajaran dan pengalaman siswa yang tidak dapat dipuaskan di luar sekolah.

            Menurut UU No.20 tahun 2003 menggariskan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Kurikulum merupakan produk yang menentukan kualitas baik atau buruk hasil outcome pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan dalam perancangan kurikulum menjadi vital dan memerlukan pemikiran yang lebih fokus. Perencanaan kurikulum merupakan proses awal dalam merumuskan rencana kegiatan belajar dan pembelajaran untuk semua tingkat dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan semua faktor baik faktor internal lingkungan pendidikan maupun faktor eksternal pendidikan.

2.3. Program Kurikulum Pendidikan yang telah dikembangkan di Indonesia

Dalam perjalanan sejarah sejak tahun 1945, kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan direncanakan pada tahun 2004. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional dirancang berdasarkan landasan yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945, perbedaanya pada penekanan pokok dari tujuan pendidikan serta pendekatan dalam merealisasikannya. Soekisno (2011) menggambarkan program kurikulum pendidikan yang telah berkembang di Indonesia mulai dari tahun 1947 sampai dengan sekarang.

2.3.1. Rencana Pelajaran 1947

Kurikulum pertama yang lahir pada masa kemerdekaan memakai istilah leer plan. Dalam bahasa Belanda, artinya rencana pelajaran, lebih popular ketimbang curriculum (bahasa Inggris). Perubahan kisi-kisi pendidikan lebih bersifat politis: dari orientasi pendidikan Belanda ke kepentingan nasional. Asas pendidikan ditetapkan Pancasila.

Rencana Pelajaran 1947 baru dilaksanakan sekolah-sekolah pada 1950. Sejumlah kalangan menyebut sejarah perkembangan kurikulum diawali dari Kurikulum 1950. Bentuknya memuat dua hal pokok: daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, plus garis-garis besar pengajaran. Rencana Pelajaran 1947 mengurangi pendidikan pikiran. Yang diutamakan pendidikan watak, kesadaran bernegara dan bermasyarakat, materi pelajaran dihubungkan dengan kejadian sehari-hari, perhatian terhadap kesenian dan pendidikan jasmani.

2.3.2. Rencana Pelajaran Terurai 1952

Kurikulum ini lebih merinci setiap mata pelajaran yang disebut Rencana Pelajaran Terurai 1952. “Silabus mata pelajarannya jelas sekali. seorang guru mengajar satu mata pelajaran,” kata Djauzak Ahmad, Direktur Pendidikan Dasar Depdiknas periode 1991-1995. Ketika itu, di usia 16 tahun Djauzak adalah guru SD Tambelan dan Tanjung Pinang, Riau.

Di penghujung era Presiden Soekarno, muncul Rencana Pendidikan 1964 atau Kurikulum 1964. Fokusnya pada pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral (Pancawardhana). Mata pelajaran diklasifikasikan dalam lima kelompok bidang studi: moral, kecerdasan, emosional/artistik, keprigelan (keterampilan), dan jasmaniah. Pendidikan dasar lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional praktis.

2.3.3. Kurikulum 1968

Kelahiran Kurikulum 1968 bersifat politis: mengganti Rencana Pendidikan 1964 yang dicitrakan sebagai produk Orde Lama. Tujuannya pada pembentukan manusia Pancasila sejati. Kurikulum 1968 menekankan pendekatan organisasi materi pelajaran: kelompok pembinaan Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Jumlah pelajarannya 9.

Djauzak menyebut Kurikulum 1968 sebagai kurikulum bulat. “Hanya memuat mata pelajaran pokok-pokok saja,” katanya. Muatan materi pelajaran bersifat teoritis, tak mengaitkan dengan permasalahan faktual di lapangan. Titik beratnya pada materi apa saja yang tepat diberikan kepada siswa di setiap jenjang pendidikan.

2.3.4. Kurikulum 1975

Kurikulum 1975 menekankan pada tujuan, agar pendidikan lebih efisien dan efektif. “Yang melatarbelakangi adalah pengaruh konsep di bidang manejemen, yaitu MBO (management by objective) yang terkenal saat itu,” kata Drs. Mudjito, Ak, MSi, Direktur Pembinaan TK dan SD Depdiknas.

Metode, materi, dan tujuan pengajaran dirinci dalam Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI). Zaman ini dikenal istilah “satuan pelajaran”, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasan. Setiap satuan pelajaran dirinci lagi: petunjuk umum, tujuan instruksional khusus (TIK), materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar-mengajar, dan evaluasi. Kurikulum 1975 banyak dikritik. Guru dibikin sibuk menulis rincian apa yang akan dicapai dari setiap kegiatan pembelajaran.

 

2.3.5. Kurikulum 1984

Kurikulum 1984 mengusung process skill approach. Meski mengutamakan pendekatan proses, tapi faktor tujuan tetap penting. Kurikulum ini juga sering disebut “Kurikulum 1975 yang disempurnakan”. Posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Dari mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini disebut Cara Belajar Siswa Aktif (CBSA) atau Student Active Leaming (SAL).

Tokoh penting dibalik lahirnya Kurikulum 1984 adalah Profesor Dr. Conny R. Semiawan, Kepala Pusat Kurikulum Depdiknas periode 1980-1986 yang juga Rektor IKIP Jakarta — sekarang Universitas Negeri Jakarta — periode 1984-1992. Konsep CBSA yang elok secara teoritis dan bagus hasilnya di sekolah-sekolah yang diujicobakan, mengalami banyak deviasi dan reduksi saat diterapkan secara nasional. Sayangnya, banyak sekolah kurang mampu menafsirkan CBSA. Yang terlihat adalah suasana gaduh di ruang kelas lantaran siswa berdiskusi, di sana-sini ada tempelan gambar, dan yang menyolok guru tak lagi mengajar model berceramah. Penolakan CBSA bermunculan.

2.3.6. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999

Kurikulum 1994 bergulir lebih pada upaya memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya. “Jiwanya ingin mengkombinasikan antara Kurikulum 1975 dan Kurikulum 1984, antara pendekatan proses,” kata Mudjito menjelaskan.

Sayang, perpaduan tujuan dan proses belum berhasil. Kritik bertebaran, lantaran beban belajar siswa dinilai terlalu berat. Dari muatan nasional hingga lokal. Materi muatan lokal disesuaikan dengan kebutuhan daerah masing-masing, misalnya bahasa daerah kesenian, keterampilan daerah, dan lain-lain. Berbagai kepentingan kelompok-kelompok masyarakat juga mendesakkan agar isu-isu tertentu masuk dalam kurikulum. Walhasil, Kurikulum 1994 menjelma menjadi kurikulum super padat. Kejatuhan rezim Soeharto pada 1998, diikuti kehadiran Suplemen Kurikulum 1999. Tapi perubahannya lebih pada menambal sejumlah materi.

 

2.3.7. Kurikulum 2004

Bahasa kerennya Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK). Setiap pelajaran diurai berdasar kompetensi apakah yang mesti dicapai siswa. Sayangnya, kerancuan muncul bila dikaitkan dengan alat ukur kompetensi siswa, yakni ujian. Ujian akhir sekolah maupun nasional masih berupa soal pilihan ganda. Bila target kompetensi yang ingin dicapai, evaluasinya tentu lebih banyak pada praktik atau soal uraian yang mampu mengukur seberapa besar pemahaman dan kompetensi siswa.

Meski baru diujicobakan, toh di sejumlah sekolah kota-kota di Pulau Jawa, dan kota besar di luar Pulau Jawa telah menerapkan KBK. Hasilnya tak memuaskan. Guru-guru pun tak paham betul apa sebenarnya kompetensi yang diinginkan pembuat kurikulum. (sumber: depdiknas.go.id)

2.3.8. KTSP 2006

Awal 2006 ujicoba KBK dihentikan. Muncullah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan. Pelajaran KTSP masih tersendat. Tinjauan dari segi isi dan proses pencapaian target kompetensi pelajaran oleh siswa hingga teknis evaluasi tidaklah banyak perbedaan dengan Kurikulum 2004. Perbedaan yang paling menonjol adalah guru lebih diberikan kebebasan untuk merencanakan pembelajaran sesuai dengan lingkungan dan kondisi siswa serta kondisi sekolah berada. Hal ini disebabkan karangka dasar (KD), standar kompetensi lulusan (SKL), standar kompetensi dan kompetensi dasar (SKKD) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Jadi pengambangan perangkat pembelajaran, seperti silabus dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) dibawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/Kota.

 

2.4. Implementasi Perencanaan Kurikulum Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

Implementasi perencanaan kurikulum pada jenjang dasar dan menengah tersebut di Indonesia didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintahan No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pada UU No. 20 tahun 2003 pada Bab X pasal 36 menggambarkan bahwa perencanaan dan pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan:

a. peningkatan iman dan takwa;

b. peningkatan akhlak mulia;

c. peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik;

d. keragaman potensi daerah dan lingkungan;

e. tuntutan pembangunan daerah dan nasional;

f. tuntutan dunia kerja;

g. perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;

h. agama;

i. dinamika perkembangan global; dan

j. persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

Selanjutnya, pasal 37 UU No. 20 tahun 2003 menjelaskan bahwa Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: a. pendidikan agama; b. pendidikan kewarganegaraan; c. bahasa; d. matematika; e. ilmu pengetahuan alam; f. ilmu pengetahuan sosial; g. seni dan budaya; h. pendidikan jasmani dan olahraga; i. keterampilan/kejuruan; dan j. muatan lokal. Pada Pasal 38 dijelaskan bahwa Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh Pemerintah. Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Selanjutnya, PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan mempertegas dan memperjelas maksud dari UU No.20 tahun 2003 tentang kerangka dasar kurikulum pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan. Hal tersebut dimaksudkan bahwa Kerangka dasar kurikulum adalah rambu-rambu yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya pada setiap satuan pendidikan.

Kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan, dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas:

a. kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b. kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. kelompok mata pelajaran estetika;

e. kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan.

Setiap kelompok mata pelajaran dilaksanakan secara holistik sehingga pembelajaran masing-masing kelompok mata pelajaran mempengaruhi pemahaman dan/atau penghayatan peserta didik. Semua kelompok mata pelajaran sama pentingnya dalam menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah. Kurikulum dan silabus SD/MI/SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat menekankan pentingnya kemampuan dan kegemaran membaca dan menulis, kecakapan berhitung, serta kemampuan berkomunikasi.

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olah raga, dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya, dan pendidikan jasmani.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SD/MI/ SDLB/Paket A, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan muatan lokal yang relevan. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMP/MTs/SMPLB/Paket B, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, dan/atau teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMA/MA/SMALB/Paket C, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan/kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, kejuruan, teknologi informasi dan komunikasi, serta muatan lokal yang relevan.

Kelompok mata pelajaran estetika pada SD/MI/SDLB/Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/Paket C, SMK/ MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan bahasa, seni dan budaya, keterampilan, dan muatan lokal yang relevan. Kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan pada SD/MI/SDLB/ Paket A, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ Paket C, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pendidikan jasmani, olahraga, pendidikan kesehatan, ilmu pengetahuan alam, dan muatan lokal yang relevan.

 

III. Penutupan

3.1. Kesimpulan

·         Perencanaan kurikulum melibatkan serangkaian metode organisasi yang difokuskan pada pencapaian pemahaman siswa yang optimal. Pendidik biasanya bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perencanaan kurikulum mereka memenuhi kebutuhan pendidikan siswa. Siswa biasanya memiliki metode yang berbeda dari pemahaman informasi.

·         Kurikulum merupakan produk yang menentukan kualitas baik atau buruk hasil outcome pendidikan. Oleh karena itu, perencanaan dalam perancangan kurikulum menjadi vital dan memerlukan pemikiran yang lebih fokus. Perencanaan kurikulum merupakan proses awal dalam merumuskan rencana kegiatan belajar dan pembelajaran untuk semua tingkat dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan semua faktor baik faktor internal lingkungan pendidikan maupun faktor eksternal pendidikan.

·         Kurikulum pendidikan nasional telah mengalami perubahan, yaitu pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, dan direncanakan pada tahun 2004. Perubahan tersebut merupakan konsekuensi logis dari terjadinya perubahan sistem politik, sosial budaya, ekonomi, dan iptek dalam masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebab, kurikulum sebagai seperangkat rencana pendidikan perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat.

·         Implementasi perencanaan kurikulum pada jenjang dasar dan menengah tersebut di Indonesia didasarkan pada UU No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan peraturan pemerintahan No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

 

3.2. Saran

Dalam penulisan makalah ini, penulis menyarankan bagi pembaca khususnya para perancang desain pembelajaran, pemegang kebijakan pendidikan, dan pendidik senantiasa memperhatikan dan menyadari pentingnya perencanaan kurikulum dalam pendidikan sehingga pendidikan kita akan lebih baik ke depan sesuai dengan perkembangan zaman. 

 

IV. Daftar Pustaka

Coutts, S. (1999). Curricula Plan for Education. Diakses pada tanggal 10 April dari http://www.multiageeducation.com/russportfolio/curriculumtopics/curoverview.html

 

Doll, Ronald .(1996). Curriculum Overview. Diakses pada tanggal 19 April 2012 dari http://edutechwiki.unige.ch/en/Curriculum_planning.

 

http://zvilamm-archive.org/articles/jcs1969.pdf

 

 

Peraturan Pemerintahan No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Soekisno, RBA. (2011). Perjalanan Program Kurikulum Pendidikan Nasional. Diakses tanggal 29 Maret 2011 dari http://www.wisegeek.com/what-is-curriculum-planning.htm

 

Sudrajat, Akhmad. (2008). Prinsif Pengembangan Kurikulum. Diakses pada tanggal 02 April 2012 dari http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/31/prinsip-pengembangan-kurikulum/.

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



PDF | DOC | DOCX


Komentar:


belum ada komentar...


Kirim Komentar Anda:

Nama Anda (wajib diisi) E-Mail (tidak dipublikasikan) http:// Website, Blog, Facebook, dll (wajib diisi)


<-- isi kode di atas (wajib diisi)

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion