DUNIA KAMPUS PENJARA BAGI KREATIVITAS

Welcome

Gerakan moral wujud kepedulian akan mekanisme perubahan yang berlarut-larut dalam ketidakpastian. Masyarakat partisipatif adalah wujud dari hilangnya budaya pesimisme dan apatisme

ANALISIS KEBIJAKAN “RELOKASI PKL DI PASAR 16 ILIR KE PASAR RETAIL JAKA BARING PALEMBANG” (Peraturan Wali Kota Palembang No 5.a. Tahun 2005)

Kategori: Artikel Politik dan Kebijakan
Diposting oleh revolusi_jalanan pada Senin, 01 Maret 2010
[2755 Dibaca] [5 Komentar]Post to TwitterPost to Facebook

OLeh : Abdul Kholek, Sosiologi 04

1. Citra Buruk Sektor Informal.

Menurut Sethurman dalam Damsar (2002 : 142) kriteria utama sektor informal adalah mudah masuk kedalam aktivitas tersebut, usaha milik keluarga, beroperasi dalam sekala kecil, intensif tenaga kerja dalam produksi dan menggunakan teknologi sederhana, sehingga sektor ini menjadi pilihan pekerjaan yang cukup rasional bagi masyarakat perkotaan.

Sektor informal dianggap sebagai manifestasi dari situasi pertumbuhan kesempatan kerja di wilayah perkotaan. Mereka yang memasuki kegiatan usaha berskala kecil di kota, bertujuan mencari kesempatan kerja dan pendapatan daripada memperoleh keuntungan (Pramono, 2003 : 25). Nampaknya sektor informal merupakan pilihan yang paling rasional dan mudah dimasuki bagi kaum marginal, untuk bertahan hidup di kota (economical survive strategy) yang bukan hanya sekedar kompetitif, tetapi membutuhkan tingkat pendidikan dan keterampilan tertentu.

Sektor ekonomi informal diperkotaan merupakan klaster masyarakat yang cukup rentan terkena imbas dari berbagai kebijakan. Pada umumnya sektor ini merupakan ruang terbuka bagi kelompok marjinal kota untuk mempertahankan dan melanjutkan kehidupan dalam batas subsistensi. Mereka adalah pedagang kaki lima, pedagang asongan, buruh dan lain sebagainya.

Keberadaan pedagang kaki lima sebagai pelaku kegiatan ekonomi marginal (marginal economic activities), biasanya memberikan kesan yang kurang baik terhadap kondisi fisik kota. Misalnya kesemrawutan, jalanan macet, kumuh dan lain sebagainya. Kondisi ini menjadi alasan utama bagi pemerintah untuk melakukan penggusuran ruang publik kaum marginal. Pada akhirnya akan mematikan sektor perekonomian, sosial, politik dan budaya mereka. Kaum marginal mereka menjadi kelompok yang dimarjinalkan teralienasi, dari kahidupan dan inilah gambaran dari kebijakan yang tidak memihak pada masyarakat sipil. Menurut Justin negara merupakan pelaku kekerasan secara sitemik, masyarakat marginal adalah korbannya.

2. Membangun dan Menggusur (Realitas Pembangunan)

Kota mengalami perkembangan sangat cepat di tengah arus globalisasi dewasa ini. Tingginya arus urbanisasi sebagai salah satu masalah bagi kota. Munculnya pemukiman-pemukiman kumuh (slum area), pedagang kaki lima, meningkatnya tindak kejahatan dan lain sebagainya, menjadi permasalahan pelik dan tak terpecahkan. Kejadian seperti ini dialami oleh mayoritas Negara berkembang.

Pembangunan fisik biasanya menjadi prioritas utama dalam berbagai program pembangunan yang dilakukan. Sehingga berimplikasi pada tidak humanisnya suatu program pembangunan. Membangun dan menggusur menjadi dua hal yang tak terpisahkan dalam perkembangan kota dewasa ini.

Pembangunan melalui penggusuran merupakan sebuah kebijakan yang tidak memperhatikan kaum marginal sebagai warga Negara yang berhak dilindungi. Sepertinya pembangunan dalam perspektif konvensional masih mendominasi berbagai kebijakan yang menyangkut kaum marginal saat ini. Walaupun pembangunan tipe itu sudah tidak relevan diterapkan dewasa ini.

Ada tiga indikator yang seharusnya menjadi perhatian dalam setiap kebijakan pembangunan yaitu :

1. Economic growth (Meningkatkan pertumbuhan ekonomi)

2. Social equity (Pembangunan yang berkeadilan)

3. Environmental protection (pembangunan yang ramah lingkungan)

Ketiga indikator dari pembangunan berkelanjutan (sustainable development) adalah suatu kesatuan tujuan yang harus diperhatikan oleh pengambil kebijakan.

Lalu apakah ”Peraturan Wali Kota Palembang No 5.a. Tahun 2005. Tentang relokasi atau penggusuran PKL di Pasar 16 Ilir ke Pasar Retail Jakabaring Palembang”, sudah memenuhi prasyarat pembangunan yang berkelanjutan ?. Inilah masalah yang akan diangkat dalam analisis ini, untuk menganalisis digunakan perbandingan pra relokasi dan pasca relokasi, dengan tolak ukur ketiga indikator pembangunan berkelanjutan diatas.

3. Dampak Relokasi “Tolak Ukur Pembangunan Berkelanjutan (Sustinaible Development)

Tentunya kebijakan tersebut memiliki efek atau dampak bagi pedagang kaki lima itu sendiri dan juga bagi lingkungan. Dua kriteria yang digunakan yaitu internal dan eksternal. Internal yaitu bagaimana dampak terhadap PKL dalam hal peningkatan ekonomi, rasa keadilan dan eksternal yaitu bagaimana keterkaitannya dengan lingkungan.

Dampak yang muncul pasca relokasi yaitu terbagi menjadi tiga sub dampak yaitu ; pertama dampak sosial ekonomi, kedua sosial budaya dan ketiga dampak terhadap lingkungan. Tiga sub dampak tersebut dilihat dari kacamata positif dan negatif sehingga akan lebih berimbang memberikan penilaian.

Adapun dampak sosial ekonomi dan sosial budaya yang bersifat positif yaitu meningkatnya kelayakan dan kenyamanan usaha, terbukanya kesempatan kerja, perubahan status PKL menjadi pedagang legal, menurunnya budaya premanisme (keamanan pasar stabil). Dampak negatif yaitu menurunnya modal dan pendapatan, meningkatnya biaya operasional, menurunnya aktivitas pasar (produksi, distribusi dan konsumsi), melemahnya jaringan sosial (pelanggan), dan menurunnya kesempatan pedagang untuk ikut dalam kelompok kelompok sosial non formal. Dampak terhadap lingkungan memberikan implikasi yang positif yaitu tertatanya lingkungan dengan baik, dengan pengolahan limbah pasar, penghijauan sekitar pasar reloksi, sehingga lingkungan pasar menjadi asri dan tidak terlihat kesan kumuh (ramah lingkungan).

Kebijakan tersebut tidak dapat digolong sebagai kebijakan pembangunan berkelanjutan, karena dari tiga syarat hanya satu syarat yang terpenuhi yaitu ramah lingkungan (environmental protection) atau tidak terjadinya degradasi lingkungan. Sebaliknya peningkatan ekonomi (economic growth) dan keadilan (social equity) tidak terpenuhi. Lalu apakah yang seharusnya dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut, dalam bahasan berikut akan diberikan rekomendasi untuk mengarah ke pembangunan yang berkelanjutan (Sustinaible Development).

4. Rekomendasi “Membangun Tanpa Menggusur”

Pembangunan tanpa menggusur hanyalah sebuah wacana dan pemanis janji kapanye para politikus. Nyatanya kebijakan terhadap sektor informal perkotaan, selalu dikaitan dengan penggusuran. Negara adalah musuh yang paling ditakuti oleh para pedagang kaki lima. Raziah-raziah dan perampasan barang dagangan menjadi fenomena yang selalu hadir di daerah perkotaan. Inilah warna dari ketidakadilan, penindasan dan kesewenang-wenangan terhadap pelaku sektor informal menjadi hal yang wajar karena mereka juga sudah di labelkan sebagai pembangkang dan perusak keindahan kota.

Kembali kebahasan awal, berdasarkan jenis-jenis dampak yang telah dijelaskan pada bagian terdahulu. Ada beberapa rekomendasi sebagai masukan untuk mengarahkan pada terbentuknya pembangunan yang berkelanjutan, yiatu :

1. Pembetukan tim pemantauan perkembangan pasar :

a) Tim sebagai mediator antara pemerintah (Pengambil Kebijakan) dengan kelompok yang terkena kebijakan (PKL). Menampung aspirasi pedagang serta menyalurkannya.

b) Tim sebagai wadah yang secara tidak langsung menjembatani antara pengambil kebijakan dengan objek kebijakan. Sehingga kedepan melahirkan kebijkan yang responsif, aquitable, yang intinya memihak pada masyarakat

2. Aksi responsif :

Pertama pendampingan dan pemberdayaan terhadap pedagang khususnya pedagang kecil. Kedua batuan modal dan subsidi tempat berjualan atau lapak bagi pedagang kecil. Ketiga memberikan kebebasan kepada pedagang untuk membentuk perkumpulan pedagang, sehingga control dari bawah akan tetap berjalan. Keempat Pelatihan kepada pedagang mengenai manajemen kewirausahaan, dan lain sebagainya



PDF | DOC | DOCX


Komentar:

04 Juni 2010 pukul 19:27 WIB
Bundaran UGM mengatakan...
Rangga : Kok masih ada ya yang komentar kayak gitu..gak berkelas bgt,,,

02 Juni 2010 pukul 11:35 WIB
rangga mengatakan...
taiiiiiiiiiiiiiiiii raspberry raspberry raspberry raspberry raspberry raspberry raspberry

19 April 2010 pukul 12:40 WIB
Abdul Kholek mengatakan...
@ Tenda : Memang semua kebijakan yang diambil oleh pemerintah seringkali kontroversial...dan tidak populis di kalangan sasaran kebijkan...hal ini dikarenakan pendekatan yang digunakan masih bertumpu pada asfek pertumbuhan ekonomi dengan penedakatan teknokrat.. Jadi keberpihakan pengambil kebijakan pada dasarnya akan selalu menjadi pelayan pemilik nmodal. corporate asing dll. Sehingga efek sosial budaya pada tataran masayrakat yang berbasis lemah baik ekonomi, sosial, politik, akan semakin tersingkirkan...Ini wajah yang tak pernah usang dari kebijakan yang hadir... @ Chandra : Masyarakat yang mana yang setuju. ini perlu pendalaman kita tidak bisa menggeneralisakan suatu kebijakan ini baik, atau buruk kalau hanya melihat dari satu persfektif

31 Maret 2010 pukul 15:34 WIB
Tenda mengatakan...
Apabila ingin kota indah, cantik dan asri memang harus menggusur para PKL terutama yang bertumbuh di jalanan dan lahan fasum lainnya (sisi baik). Apabila ingin pengangguran dan orang miskin tidak bertambah di kota, biarkan kegiatan ekonomi dan mekanisme pasar yang telah ada tetap berlangsung (sisi baik). Apabila ingin kota indah dan cantik bersamaan tidak memunculkan pengangguran dan orang miskin baru di kota, maka pemerintah harus melakukan relokasi dengan sistem "transmigrasi" para PKL bukan penggusuran (sisi paling baik). SISI YANG PALING BURUK : JIKA SEANDAINYA MOTIF MEMPERCANTIK KOTA PLUS PENGGUSURAN ADALAH UNTUK MEMFASILITASI PARA PEMILIK MODAL BESAR, MAKA WASPADALAH KOTA PALEMBANG AKAN KAPITALISME DI NEGARA PANCASILA

23 Maret 2010 pukul 11:36 WIB
Chandra mengatakan...
Tergantung dari apa yang kita rasakan,,berdasarkan penelitian saya mengenai topik yang sama mayoritas masyarakat Kota Palembang setuju dengan relokasi tersebut walau tidak sedikir pedagang yang menolak. masyarakat melihat dampak positif yang ditimbulkan dari kebijakan tersebut.


Kirim Komentar Anda:

Nama Anda (wajib diisi) E-Mail (tidak dipublikasikan) http:// Website, Blog, Facebook, dll (wajib diisi)


<-- isi kode di atas (wajib diisi)

grinLOLcheesesmilewinksmirkrolleyesconfused
surprisedbig surprisetongue laughtongue rolleyetongue winkraspberryblank starelong face
ohhgrrrgulpoh ohdownerred facesickshut eye
hmmmmadangryzipperkissshockcool smilecool smirk
cool grincool hmmcool madcool cheesevampiresnakeexcaimquestion

Aku ingin menjadi orang bebas...dengan kayakinanku akan kebenaran...